Yayasan Pulih Area Aceh

Dipublish OLeh: Pulih Aceh



















MEDIASI DAN RESOLUSI KONFLIK “Partisipasi Perempuan dalam Membangun Keamanan dan Pembangunan Perdamaian yang Berkelanjutan”

Dipublish OLeh: Pulih Aceh
Dokumentasi Yayasan Pulih Area Aceh
Oleh Taufik Riswan
Model Mediasi Dan Resolusi konflik (MRK) merupakan suatu model pembelajaran yang didasari oleh suatu pandangan bahwa ada hubungan kausalitas antara fenomena sosial, budaya, dan kemampuan serta tanggungjawab sosial individu bagi kehidupan masyarakat secara siklus yang pada akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik dan mapan di tengah-tengah keharmonian (Montgomery, 2000). Training ini merupakan salah satu bentuk penguatan untuk kelompok perempuan, Aparat desa, dan Para Pemangku kepentingan baik tingkat kecamatan maupun Kabupaten di Aceh Selatan yang di fasilitasi oleh Yayasan PULIH, yang berkerjasama dengan BSUIA dengan Dukungan UN Women. Dengan harapan, pelatihan ini memberikan ruang dan kesempatan yang baik, dalam memperkuat Partispasi Perempuan untuk Keamanan dan Pembangunan Perdamaian yang berkelanjutan berbasis masyarakat. 
Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta, terdiri dari Tiga Kelompok, Kelompok Pertama dariTingkat Kabupaten, Yaitu Perwakilan dari Pengurus P2TP2A Aceh Selatan, Perwakilan MAA, Dinas Sosial, BKSPPPA dan BSUIAAceh Selatan.Kelompok Kedua Tingkat kecamatan yaitu Camat, Polsek, TKSK Kecamatan, Kepala Mungkin untuk Wilayah Labuhan Haji Timur. Dan kelompok Ketiga yaitu Kepala Desa, Imam Meunasah, Perwakilan Tuha Pheut, PKK, Kelompok Perempuan, Pemuda dan Ka. Dusun Desa Gunung Rotan, labuhan Haji Timur. Dan dalam Training ini seluruh peserta mendapatkan pencerahan atau penguatan kapasitas terkait “Kerangka Konsep dan Kebijakan tentang Pelibatan/Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Damai Post Konflikdalam tintujuan Yuridis Formil, Tinjauan Sosilogis, dan Tinjauan Teologis yang disampaikan oleh DR Rasyidah, M.Ag (Ketua Pusat Study Wanita, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh), selanjutan proses pelatihan di Fasilitasi oleh Fasilitator (Taufik Riswan bersama Ikwanie), Jadwal terlampir

Desa Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Daerah Pilot Project Yang pilih oleh Yayasan PULIH Area Aceh, dalam mengimplementasikan Program Women Participation Peace Building In Aceh, dimana Project ini merukan kelaborasi 5 Konsorsium Organisasi Perempuan Aceh (Balai Syura Urenung Inong Aceh, Flower, PSW UIN Ar Raniry Banda Aceh, LBH APIK, dan Yayasan PULIH dengan Support UN Women).

Politik Maskulinitas Menjelang Pemilihan Presiden

Dipublish OLeh: Pulih Aceh
“Semua lelaki jantan milih Prabowo, kalau laki-laki nggak milih Prabowo kejantanannya dipertanyakan” begitu kira-kira ungkapan musisi ternama Ahmad Dhani pada saat deklarasi Gerakan Muda (Gema) Indonesia di Rumah Polonia beberapa waktu lalu. Pernyataan ini sekali lagi menggambarkan salah satu strategi politik yang kerap digunakan oleh calon presiden (capres) Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa dan pendukungnya dalam memenangkan pemilihan presiden mendatang yakni menggunakan wacana kelelakian (maskulinitas) untuk mendulang suara, menyerang, dan mengalahkan pasangan capres dan cawapres lawan. Penggunaan wacana maskulinitas untuk memenangkan kontestasi politik ini lazim disebut sebagai politik maskulinitas (masculinity politics). Terminologi ini digunakan oleh ilmuan sosial seperti Raewyn Connell (2005) dan Michael Messner (2000) untuk menyebut gerakan kelompok laki-laki, baik merekan yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai maskulinitas tradisional untuk mendapatkan kembali privilese dan kekuasaan di dalam masyarakat maupun sebaliknya gerakan kelompok laki-laki yang mempromosikan konsep laki-laki baru yang sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Politik maskulinitas pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap gerakan feminisme di Eropa dan Amerika pada tahun 1970an. Dalam konteks yang berbeda, teori politik maskulinitas ini dapat digunakan untuk membaca kecenderungan yang ditampilkan oleh capres dan cawapres dalam pemilihan presiden mendatang dengan menganalisa ungkapan, ekspresi, perilaku, dan simbol-simbol yang digunakan. Memahami politik maskulinitas pasangan capres dan cawapres menjadi pintu masuk penting untuk memahami nilai-nilai yang dianut terkait dengan jenis kelamin dan jender serta membantu masyarakat pemilih menelisik imaginisasi pasangan capres dan cawapres tentang tatanan masyarakat yang diimpikan berikut relasi antar anggota masyarakat yang diidealkan, misalnya relasi antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dengan laki-laki lain atau antara laki-laki dengan kelompok identitas lainnya. Dengan memahami hal ini akan membantu masyarakat pemilih menentukan pilihan politiknya untuk Indonesia yang lebih baik. Jika mengamati penampilan Probowo dan pendukung-pendukungnya sejak kampanye pemilu legislatif lalu dan terakhir pernyataan Ahmad Dhani menggambarkan bahwa kelompok ini mengusung pandangan yang mengidentikkan laki-laki dengan kekuatan fisik, kesejahteraan ekonomi tanpa batas, dominasi, dan superioritas. Konsep ini disebut oleh Connell (2005) sebagai maskulinitas hegemonik. Konsep ini biasanya ada dalam setiap masyarakat dan biasanya secara sistemik diciptakan untuk melestarikan dominasi dan superioritas laki-laki. Kecenderungan ini dapat dikenali dari simbol-simbol yang digunakan Prabowo dalam setiap peristiwa politik yang diciptakannya yang sebagian besar merepresentasikan karakter maskulinitas hegemonik tersebut seperti kuda, keris, helikopter, mobil mewah, dan rumah megah. Berbeda dengan Prabowo, Jokowi menampilkan ungkapan, ekspresi, perilaku, dan simbol-simbol yang sebaliknya. Apa yang tunjukkan oleh Jokowi lebih dekat dengan kebersahajaan, kebersamaan dan hasrat untuk merengkuh, empati, dan jauh dari unjuk kekuatan fisik. Tubuh kerempeng, tak berisi, dan tak berotot, menjadi citra Jokowi. Dalam beberapa kesempatan memberikan pernyataan dan tanggapan, Jokowi menghindari kesan agresif bahkan cenderung mengalah, seperti ungkapan yang belakangan populer di kalangan masyarakat “aku ra popo” yang dalam bahasa Indonesia berarti aku tidak apa-apa atau aku baik-baik saja. Bertolak belakang dengan Prabowo, apa yang ditunjukkan oleh Jokowi lebih merepresentasikan konsep-konsep yang oleh Connell (2005) disebut sebagai maskulinitas sub-ordinat dan bahkan lebih dekat dengan karakter feminine yang mengedepankan kepedulian dan perawatan terhadap kehidupan. Mengapa kecenderungan dua calon presiden ini berbeda? Salah satu cara memahami perbedaan ini adalah dengan membaca konteks sosial di mana kedua tokoh tersebut hidup karena konteks sosial memiliki peran penting dalam membentuk konsep dan praktek maskulinitas seseorang. Dengan pandangan bahwa konsep dan praktek maskulinitas sebagai produk sosialisasi maka apa yang direpresentasikan oleh Prabowo maupun Jokowi adalah hasil bentukan masyarakatanya. Prabowo adalah produk militer artinya ia diasuh, dididik dan dibesarkan dengan cara-cara militer. Militer adalah institusi sosial yang menganut hirarkhi yang jelas dan tegas, menuntut ketaatan tanpa syarat, keseragaman dan tidak toleran terhadap perbedaan, mengedepankan kekuatan fisik, dan pembenaran penggunakan kekerasan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip yang dianut. Oleh karenanya warna konsep maskulinitas hegemonik begitu kental dalam tradisi militer sehingga bagi peminat kajian kritis maskulinitas militerisme di anggap sebagai pelembagaan (institusionalisasi) maskulinitas hegemonik. Selain itu, latar belakang keluarga Prabowo yang terpandang dan sejahtera secara ekonomi memberikan sumberdaya yang memungkinkan prabowo memenuhi citra ideal laki-laki dalam masyarakat patriarkhis; sukses, berlimpah materi, dan memiliki kekuasaan. Sementara Jokowi dibesarkan dalam lingkup masyarakat sipil dan meskipun ia hidup dalam lingkungan masyarakat Jawa yang patriarkhis dan feodal, Jokowi tumbuh di dalam keluarga kelas bawah dan bukan di dalam keluarga bangsawan. Cerita tentang kehidupan Jokowi di bantaran sungai di Solo dapat menggambarkan konteks sosial di mana dia tinggal. Berbeda dengan Prabowo, konteks sosial Jokowi tidak menyediakan sumberdaya yang cukup bagi Jokowi untuk memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki yang diidealkan dalam kultur jawa yang patriarkhis. Meskipun dalam perjalanan hidupnya Jokowi menjadi laki-laki yang dianggap sukses secara materi dan politik. Perbedaan proses sosialisasi, konsep, dan praktek maskulinitas Prabowo dan Jokowi pada akhirnya juga menentukan siapa yang akan merapat kepada mereka maka sangat rasional jika Ahmad Dhani mendukung Prabowo karena keduanya memiliki nilai yang sama tentang maskulinitas. Di sisi lain, sangat dapat dimengerti ketika sekelompok aktivis perempuan mendeklarasikan Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi karena konsep dan praktek maskulinitas Jokowi lebih dekat dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Dengan demikian pembaca dapat menilai dan merasakan konsep dan praktek maskulinitas mana yang memiliki kedekatan dengan nilai-nilai dan keyakinan pembaca sebagai calon pemilih yang menentukan siapa presiden Republik Indonesia untuk lima tahun mendatang. Penulis : Nur Hasyim

KANDIDAT DOKTOR, RASYIDAH, M.Ag MEMBERIKAN SEMINAR DAN STADIUN GENERAL PADA PEMBUKAAN TOT MEDIASI DAN RESOLUSI KONFLIK DI ACEH SELATAN

Dipublish OLeh: Pulih Aceh
Dokumentasi Yaysan Pulih Area Aceh
Aceh Selatan I Kerangka Kebijakan Perlibatan dan Partispasi Perempuan dalam tinjuan Yuridir Formil,  Sosiologis, dan Teologis Merupakan tema Makalah yang disampaikan Oleh Ketua Pusat Study Wanita (PSW) Universita Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Pada Sessi pembuka Training of Trainer (TOT) Mediasi dan Resolusi Konflik yang diadakah oleh Yayasan Pulih berkerjasama dengan UN Women pada Senin (12/5) di Auditorium Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Aceh (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.

Sessi Seminar dan Stadiun General di pandu oleh Taufik Riswan selaku Koordinator Yayasan PULIH Area Aceh. Memperkenalkan, Kandidat Doktor Rasyidah, M.Ag, selaku Narasumber dengan tematik “Kerang Konsep dan Rebijakan Partisipasi Perempuan dalam Resolusi Konflik dan Perdamaian. Dalam Paparasannya, Rasydah menjelaskan “Perlibatan perempuan merupakan faktor penting pendukung perdamaian yang perlu ditingkatkan, dan hal ini jelas di pertegas dalam berbagai intrumen International maupun kebijakan tingkat Nasional, sebut saja misalnya CEDAW (Konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kedua, RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, dan ketiga UU RI NO 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dan ada banyak lagi kebijakan lainya yang pengantur tentang pentingnya Perlibatan perempuan dalam upaya-upaya pembangunan, Perdamaian dan keadaman” sebut Ketua PSW UIN Ar Raniry Banda Aceh tersebut.


Kak Rasyidah, panggilan akrab di Jaringan Gerakan Perempuan Aceh dan tak kecuali bagi Teman-teman Yayasan PULIH Area Aceh. Selain seorang akdemisi, beliau juga konsen pada kerja-kerja kemanusiaan terutama terkait dengan issue Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh. Dari berbagai kesibukan dan penuhanya Agenda antri, Kak Rasyidah juga saat ini sedang mengikuti study S3 di salah satu Universitas ternama di Kota Semarang.  Saat ini kak Rasyidah bersama rekan-rekannya di Pusat Study Wanita UIN Ar Raniry sedang melakukan Riset tentang Perlibatan Perempuan Masakonflik dan Poskonflik dimasa Damai Aceh. Menurutnya Pembnagunan damai Poskonflik di Aceh, harus mempertimbangan 6 hal besar, diantara adalah : 1) Sejarah Aceh Menunjukkan tentang terjadinya siklus konflik di Aceh, 2) Tinjauan antropologis  dimana sebagian masyarakat  beranggapan bahwa kerasnya orang Aceh adalah adat kebiasaan dan identitas yang penting dipertahankan. 3) Pasca Mou dan Tsunami Aceh mengalami gerak perubahan yang cepat sehingga rentan pada daya tahan sosial budaya . 4) Konflik panjang yang menyisakan trauma, ketertinggalan pendidikan kelompok yang terlibat, kelabilan ekonomi di daerah konflik, politik. 5) Banyaknya korban konflik dengan berbagai situasi yang membutuhkan  berbagai  progra pemberdayaan . 6) Kesenjangan proses perdamaian yang  kurang melibatkan dan memberi manfaat kepada perempuan. (red.tim rpd)

KEPALA BKKP3A KABUPATEN ACEH SELATAN BUKA PELATIHAN MEDIASI DAN RESOLUSI KONFLIK BAGI WOMEN LEADER DAN TOKOH MASYARAKAT

Dipublish OLeh: Pulih Aceh
Dokumentasi Yayasan Pulih Area Aceh
Aceh Selatan I Kepala Banda Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan Drs Husni Yacob membuka pelatihan mediasi dan Resoslusi Konflik yang diadakah oleh Yayasan Pulih berkerjasama dengan UN Women. Kegiatan Pelatihan ini diikuti oleh Women Leader dan Stakehoder terkait pada Senin-Rabu (12-14/5) di Auditorium Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Aceh (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam sambutannya, Drs Husni Yacob memberikan “Apresiasi yang sangat tinggi pada Yayasan PULIH Area Aceh yang telah memilih Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah Pilot Project pengembangan Desa/Komunitas Aman, yang semestinya program seperti ini menjadi program pokok yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang mungkin dalam hal ini kami selaku leading sector bidang urusan perempuan dan Anak, serta menciptakan tatanan keluarga yang damai dan berkualitas. Dan Pelatihan ini tentunya sebuah upaya peningkatan kapasitas kita bersama, terutama tokoh perempuan dan para pemangku kepentingan terkait tentang konsep-konsep penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat”, sebut Kepala BKKPPPA Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara itu, Taufik Riswan selaku Koordinator Yayasan PULIH Area Aceh, dalam sambutnya mengatakan bahwa “kegiatan Pelatihan Mediasi dan Resolusi Konflik yang di selenggarakan hari ini, merupakan lanjutan dan Dukungan asistence yang di berikan oleh Yayasan Pulih kepada Kader Desa atau Women Leader, serta memperkuat system koordinasi dengan para stakeholder terkait dalam membangun konsep mekanisme komunitas aman di Desa Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur.” Selanjutnya, Taufik juga mengatakan “Desa Gunung Rotan merupakan salah satu desa yang kita pilih, selain Desa Jambok Kupok Kecamatan Kuta Bahagia. Pada assesmen awal, ada 16 Desa di Kabupaten Aceh Selatan yang kita list bersama-sama Gerakan Perempuan Aceh. Dari 16 Desa yang masuk daftar tersebut, akhirnya dipilih 4 Desa Yakni adalah Desa Jambo Kupok Kecamatan Kuta Bahagia, Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan, Desa Gunung Roran Kecamatan Labahuan Haji, Desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang. Dari 4 (empat) desa ini, ditetap dua desa sebagai Pilot Project yang Yaitu Desa Gunung Rotan dan desa Jambok Kupok. Dan asistensi yang kami berikan adalah selama satu Tahun terhintung sejak Oktober 203 – Oktober 2014.
                
Manager Program, Ikwanie yang juga selaku Wakil Koordinator Yayasan Pulih Area Aceh, melaporkan “Kegiatan Pelatihan mediasi dan resolusi Konflik diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari unsur Perwakilan Majelis Adat Aceh, Dinas Sosial, BKKPPPA, Camat Labuhan Haji, Polsek, Imum Mungkin Peulumat, Aparat Gampong serta Tokoh Perempuan (Women Leader) Desa Gunung Rotan, dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan mediasi dan resolusi konflik dengan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, perdamaian dan keamanan yang bekerlanjutan. (red tim rpd)

Feed!

Berita

RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
RSS Feed!
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!
Feed!

Semua Posting

Views

Sumbangan Anda

Facebook Kami